Pluralisme Hukum untuk Abu Bakar Ba’asyir

Filter

Rencana pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir urung dilakukan. Satu syarat yakni ikrar tertulis setia pada Pancasila tak bisa dipenuhi oleh pendiri Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) tersebut. Abu Bakar Ba’asyir sudah menjalani 2/3 masa hukuman, sebuah syarat formil untuk mendapat pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ba’asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2011 atas kasus pelatihan teror yang turut melibatkan Dulmatin. Dulmatin diketahui sebagai perencana peledakan bom seberat 50 kilogram pada Kasus Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Dulmatin akhirnya tewas dalam penggerebekan di Tangerang pada Maret 2010. Selain kasus pelatihan teror, majelis hakim PN Jaksel menyatakan Ba’asyir terbukti menghasut untuk melakukan perbuatan teror.

Terlepas dari syarat yang belum mampu dipenuhi Ba’asyir, langkah pemerintah sudah tepat untuk membebaskan bersyarat melalui pendekatan pluralisme hukum. Istilah pluralisme hukum di Indonesia memang kurang populer dibanding terminologi positivisme atau empirisme. Positivisme menekankan pada kepastian hukum untuk menertibkan sosial. Empirisme mencakup pada bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Pluralisme hukum menggabungkan keduanya.
 
sumber: https://news.detik.com/kolom/4400148/pluralisme-hukum-untuk-abu-bakar-baasyir