Pembebasan Ba’asyir Hak Presiden, Peneliti Ingatkan Tak Boleh Tabrak Hukum

Filter

Kepala Departemen Perdamaian dan Pembangunan The Habibie Center, Imron Rosyid, berpendapat wacana pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir merupakan hak presiden. Kendati demikian, Imron menekankan bahwa prosedur hukum harus didahulukan dan tak bisa dilanggar.

“Cuma persoalannya, oke alasan kemanusian. Tapi kita tak bisa langgar prosedur hukum, syarat-syarat yang sudah ditetapkan,” kata Imron saat ditemui di The Habibie Center, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019).

Menurut dia, Ba’asyir juga perlu mematuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan untuk dapat bebas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak bisa menabrak hukum untuk membebaskan Ba’asyir dari lembaga permasyarakatan. Ba’asyir tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan jika ingin mendapatkan bebas bersyarat.

Artinya, jika Ba’asyir tidak mau memenuhi syarat setia pada NKRI dan memegang teguh Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ia tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pembebasan Ba’asyir Hak Presiden, Peneliti Ingatkan Tak Boleh Tabrak Hukum”, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/10275601/pembebasan-baasyir-hak-presiden-peneliti-ingatkan-tak-boleh-tabrak-hukum.
Penulis : Devina Halim
Editor : Sabrina Asril